E- Government

Pemerintahan elektronik

Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

Tahap E-Government menurut Inpres no.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut :
1.    Tingkat persiapan yang meliputi :

• Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
• Penyiapan SDM;
• Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;
• Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

2.    Tingkat pematangan yang meliputi :

• Pembuatan situs informasi publik interaktif;
• Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.

3.    Tingkat pemantapan yang meliputi :

• Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
• Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

4.    Tingkat pemanfaatan yang meliputi :
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.

   Tujuan implementasi e-government antara lain meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Selanjutnya, membangun e-government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan

Sasaran dalam e-governamce ini adalah untuk mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.

Saat ini memiliki empat jenis yaitu, government to government, government to business, government to citizen, serta government to employees.

kendala Implementasi E-Goverment

Dalam implementasi E-Government dalam penelitian Elyor Rakhmanov [6] ada  beberapa faktor penghambat penerapan E-government di Negara berkembang seperti  Uzbekistan di tinjau dalam segi kesiapan badan pemerintahan, mekanisme teknologi  informasi serta hubungan antara penyelenggara E-government dan pihak yang lain adalah Legislatif dan hukum suatu daerah atau pemerintah tentang penerapan E-Government,  administratif yang merupakan faktor pengenghambat penerapan E-government adalah  tingginya biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, infrastuktur, dan 

pelatihan terhadap pekerja di bagian layanan IT. Ketiga kendala penerapan e-government  adalah aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya  saran dan prasarana yang memadai untuk menerapkan E-government di wilayah tersebut.  Budaya dari pengguna juga menjadi faktor hambatan dalam penerapan E-government di  suatu daerah. Dengan adanya budaya pengguna yang biasanya menggunakan manual,  sehingga susah untuk merubah budaya tersebut menjadi menggunakan digital

Bagaimana strategi pengembangan e-government ?

• mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
• menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
• memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Permasalahan dalam pengimplementasian E-Goverment di indonesia ialah anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi infrastruktur, serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan e-government juga menjadi kendala. "Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government,"